Anggaran Rp 2 Triliun untuk 3.000 Unit Rusun Dihapuskan

Jakarta – Akibat dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat berkurang, mengakibatkan beberapa program pembangunan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2016 dihapuskan. Salah satu yang dihapuskan adalah pembangunan 3.000 unit rusun di 22 lokasi sebesar Rp 2 triliun. Sementara itu, DBH 2016 yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah sebesar Rp 6,9 triliun, masih ada sisa yang belum ditransfer sebesar Rp 5,1 triliun. Sisa DBH 2016 akan ditransfer pada tahun anggaran 2017. Sehingga akan dicatat dalam APBD DKI 2017 dalam pos penerimaan. Penyebab sisa DBH 2016 baru ditransfer tahun depan, dikarenakan pemerintah pusat masih punya utang kepada Pemprov DKI atas DBH 2015 sebesar Rp 5,3 triliun. Maka, pemerintah pusat akan mentransferkan DBH 2015 pada tahun anggaran 2016. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda), Arifin membenarkan adanya penghapusan pembangunan 3.000 unit Rusunawa di 22 lokasi yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. “Ya memang benar untuk tahun anggaran 2016 itu dihapuskan,” kata Arifin di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (24/8). Alasan dihapuskan selain kurangnya DBH diterima Pemprov DKI, juga ada beberapa lahan yang bermasalah hukum seperti di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Kemudian ada juga lahan yang belum dibebaskan. “Jadi ada rencana dibangun rusunawa, tapi lahannya belum dibebaskan. Sehingga kita tidak bisa membangunnya,” ujarnya. Selanjutnya, ada lahan milik Pemprov DKI yang akan dibangun rusunawa, tetapi akses jalannya sempit. Tidak cukup dilalui alat-alat berat guna pembangunan. Seperti yang ada di kawasan Pondok Pinang. Ada juga lahan yang mau dibangun rusunawa, tetapi sebagian besar lahannya terkena proyek jalan tol Becak Kayu. Sehingga tidak bisa dikerjakan. Sisanya lagi dalam proses pelelangan. Tetapi sampai saat ini kalau itu diteruskan, waktunya tidak cukup. Hanya sampai batas pembangunan tingkat pondasi saja. “Karena alasan semua itu, selain berkaitan dengan adanya pengurangan DBH, maka kemudian SKPD diminta untuk menyisir kembali kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak bisa dikerjakan tahun ini,” terangnya. Lenny Tristia Tambun/FMB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu